Pertanian Desa I 2017, Pemerintah Kucurkan Anggaran Dana Desa Sebesar Rp60 Triliun Peran BUMDes Mesti Diperkuat

Bahasa Indonesia

BUMDes perlu diberdayakan sebagai sentra penjualan kebutuhan di desa dan menyerap hasil produksi desa.

Jakarta – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperkuat peran dan pemberdayaannya agar dapat menyerap hasil produksi seperti produksi pertanian yang ada di desa-desa. Penguatan BUMDes untuk menyerap hasil produksi juga perlu dilakukan dengan meningkatkan kemitraan yang luas dengan pelaku pasar.

“Kita perkuat BUMDes, dia menjadi sentra penjualan kebutuhan di desa, begitu juga sebaliknya untuk menyerap hasil produksi desa,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (19/9).

Meski demikian, lanjutnya, ke depannya juga akan benar-benar menjadi produktif dalam menopang perekonomian desa. Dia juga menyayangkan bila hanya bangunannya saja yang terlihat luas. Namun, peran badan usaha tersebut tidak bisa untuk menjadi fondasi perekonomian dari desa.

Sebelumnya, Menteri Eko Putro Sandjojo juga menginginkan masyarakat juga ikut mengawasi penggunaan dana desa yang merupakan salah satu program andalan pemerintah. “Dana Desa yang kami salurkan ke setiap desa dari APBN jumlahnya dan penggunaannya pun harus diketahui oleh warga untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Maka dari itu, masyarakat pun harus ikut mengawasi dalam hal pemanfaatannya,” jelas Eko Putro.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan tahun ini pemerintah mengucurkan anggaran untuk Dana Desa tersebut sebesar 60 triliun rupiah atau masing-masing desa di Indonesia mendapatkan bantuan sebesar 800 juta rupiah.

Dia juga menginginkan warga bisa melaporkan jika ternyata ditemukan penggunaan Dana Desa di daerahnya diselewengkan, dengan menghubungi Satgas Desa dan menelepon ke 1500040. Selain itu, ujar dia, kepala desa pun jangan takut jika ada upaya kriminalisasi juga bisa melaporkan ke nomor hotline tersebut dan dalam waktu 2 x 24 jam maka akan ada tim yang turun.

“Kami pun akan melindungi setiap kades jika ada yang berupaya mengkriminalisasikannya asalkan dalam memanfaatkan Dana Desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan,” paparnya.

Tingkatkan Kesejahteraan

Menteri Eko memaparkan pemberian Dana Desa yang disalurkan tersebut harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti membangun BUMDes, embung, sarana olahraga dan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Kementerian, lanjutnya, akan mengevaluasi angka penyerapan dan pemanfaatan program itu untuk meminimalisasikan adanya penyelewengan.

Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap konsep korporasi petani yang mengubah pola kerja lebih maju dan modern, seperti yang diarahkan Presiden RI Joko Widodo dapat membantu petani mengakses permodalan.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Yeni Saptia, menjelaskan masalah utama yang dihadapi untuk mendorong peningkatan prodiktivitas pangan adalah terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal. “Itu program yang bagus dan mudah-mudahan bisa membantu akses permodalan petani. Hanya sekitar 15 persen petani yang mengakses kredit bank,” kata Yeni, di Jakarta.

Yeni menjelaskan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. mad/Ant/E-10

 

Link: 

http://www.koran-jakarta.com/peran-bumdes-mesti-diperkuat/