LIPI: Tol Laut Jangan Sebatas Port to Port

Bahasa Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan dimensi perspektif atas tol laut yang selama ini dipahami sebagai "port to port" harus diperluas menjadi "door-port to port-door". "Konsep awal tol laut Presiden Jokowi bagus untuk memeratakan harga di Jawa dan luar Jawa. Kemudian dengan adanya tol laut itu juga memastikan ada transportasi yang terus bergerak dari barat ke timur dan sebaliknya, sehingga aktivitas ekonomi juga ikut tergerakan dengan adanya pergerakan barang dan jasa," kata peneliti ekonomi senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Zamroni Salim kepada Antara di Jakarta, Jumat (25/8).

Namun dalam kenyataannya, menurut dia, tol laut hanya dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha dan itu tidak merata. "Sebagian besar dukungan tol laut itu harusnya swasta, tapi tidak bergerak dan tidak banyak terlibat. Itu kami ketahui setelah kami lakukan wawancara dengan salah satu asosiasi pemilik pelayaran," katanya.

Zamroni mengatakan terlalu rumitnya tender yang harus diikuti menjadi salah satu alasan pihak swasta tidak banyak yang ikut tol laut. "Ada sekitar 400 halaman yang harus dipenuhi swasta kalau mau ikut tender tol laut".

Alasan lain yang memberatkan pihak swasta, menurut dia, adalah imbalan kargo yang harus dipenuhi karena logistik hanya bergerak dari wilayah barat ke timur Indonesia saja, sementara kapal akan kosong ketika kembali lagi ke barat. Karena itu, Zamroni mengatakan perlu ada subsidi yang diberikan. Imbalan kargo tidak bisa terus-menerus didiamkan karena akan memaksa biaya kargo tinggi, sementara konsep pasar tidak bisa dipaksa turun. Selisih harga perlu ditanggung Pemerintah.

"Jika ingin membaca konsep tol laut secara luas artinya tidak sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain saja. Tetapi juga mengembangkan industri di sekitar pelabuhan atau istilahnya pelabuhan pengumpan harus juga ada investasi infrastruktur dan manufakturnya," ujar Zamroni.

Untuk konteks Papua, ia mengatakan industri perikanan menjadi yang paling memungkinkan untuk banyak dikembangkan dengan cepat sehingga imbalan kargo tersebut akan berkurang dengan terisinya logistik dari wilayah timur. Sementara itu, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Tri Febiyansah mengatakan untuk bisa menerapkan konsep "door-port to port-door" pada tol laut Pemerintah perlu juga melibatkan pelayaran rakyat yang sejak lama sudah ada.

"Tinggal diperkuat saja untuk bisa mengakses pulau-pulau kecil sebagai alternatif pelayaran perintis. Subsidi asuransi kapal untuk mereka perlu diberikan agar pemilik kapal mampu mengembangkan usahanya karena menjadi lebih 'bankable'," ujar dia.

Sumber : Antara
Sabtu 26 Agustus 2017