Brown Bag 1 : Akses Nelayan Terhadap Infrastruktur Perikanan Tangkap

            Pusat Penelitian Ekonomi -  LIPI melaksanakan seminar perdana Brown Bag perdana yang disajikan oleh Zarida Hermanto (Peneliti Senior), dengan judul “Akses Nelayan Terhadap  Infrastruktur Perikanan Tangkap” dipandu oleh Mochammad Nadjib. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 (hampir ¾ dari keseluruhan wilayah Indonesia) juga memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, sehingga berkembang wacana “code of conduct for responsible fisheries”.  Menurut Pengamatan dari Zarida ini mendorong timbulnya keinginan dari berbagai negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya laut (terutama ikan) dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud tersebut saat ini sudah merupakan tuntutan dan bahkan menjadi keharusan bagi pengelolan sumber daya ikan, agar tercapainya hasil yang diharapkan. 

Sejak 1920 ada peraturan yang melarang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya (obat bius, racun, dan bahan peledak). Melarang berburu ikan paus dalam batas alur laut 3 mil dikeluarkan pada tahun 1927.   Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi kelautan dan perikanan dengan efektip.  Selama ini sumberdaya kelautan belum dikelola secara optimal, karenanya bidang kelautan yang meliputi perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, pertambangan, industry maritime.   Untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek yaitu:  

  1. Menghentikan “illegal fishing” yang telah berjalan puluhan tahun sehingga merugikan Negara, dengan taksiran pertahunnya berkisar 30 triliyun.
  2. Menjaga “kelestarian tangkap”.
  3. Kebijakan pembangunan perikanan/kelautan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan atau pemerataan.    

 

Menurut pemaparan Zarida bahwa penelitian ini dilakukan di Bitung, klasifikasi nelayan dikatagorisasikan ada 4 tingkatan yaitu:

 

  1. Peasant fisher atau nelayan tradisional, ialah nelayan yang menggunakan perahu dayung (tanpa motor) dan pada saat melaut masih mengandalkan tenaga dari anggauta keluarganya. Adapun orientasinya hanya sebatas pemenuhan diri sendiri (subsistensi),  karena hasil tangkapan yang diperoleh hanyalah digunakan untuk kebutuhan akan makan sehari-hari saja. Kalaupun ada kelebihan yang bisa dijual pada dasarnya hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) sehari-harinya saja. Sehingga tidak ada yang  dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha.
  2. Post-peasant fisher Adalah nelayan yang sudah menggunakan perahu bermotor, yang menjadi wilayah tangkapannya sudah lebih jauh sehingga tidak lagi mengandalkan tenaga kerja dari keluarga semata dan sudah mulai menggunakan ABK dari luar. Karena orientasinya sudah mulai pada pasar, maka tentunya sangat memungkinkan bagi nelayan tersebut untuk berupaya memperoleh surplus.
  3. Commercial fisher, adalah nelayan yang sudah mulai menggunakan tekhnologi yang lebih modern yang membutuhkan keahlian tertentu baik dalam mengoperasikan kapalnya maupun alat tangkap. Skala usaha yang dimiliki nelayan tipe ini termasuk katagori besar, sehingga tenaga kerja yang dimiliki sudah menggunakan management pengelolaan.
  4. Industrial Fisherment[1] adalah nelayan yang kapasitas tekhnologi penangkapan dan jumlah armada yang digunakan sudah sangat kompleks dan besar karena untuk kepentingan agroindustry. Karena menggunakan padat modal dan memiliki karyawan tetap maka. orientasinya lebih kepada keuntungan (profit oriented). Industinya menghasilkan ikan kaleng, ikan beku dan lain-lainnya yang terkait produk ikan untuk kepentingan eksport.  

 

Menurut pengamatan peneliti bahwa keadaan di Bitung  kapal-kapal asing menyalahi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan bahkan telah melakukan praktek  illegal fishing yang makin lama makin marak dan nyaris tak tertanggulangi, ini merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisir dengan matang, mulai dari tingkat nasional maupun internasional. Kejadian sangat disayagkan sudah merupakan pelanggaran hukum internasional, usaha untuk memerangi kejahatan ini mulai muncul semenjak dibentuknya kementrian eksplorasi laut dan kementrian kelautan dan perikanan.

Peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan di Bitung juga menunjukkan formasi sosial sebagaimana yang disebutkan di atas dimana penggunaan alat tangkap hand line sangat dominan, dan nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 10-30 GT. Selanjutnya jika cara tradisional dalam formasi sosial telah dapat melakukan transformasi pada cara produksi yang modern maka hal tersebut akan lebih merupakan instrument percepatan evolusi. Sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu terpinggirkannya cara produksi yang tradisional karena dikalahkan, maka yang akan terjadi adalah potensi konflik.

Dapat disimpulkan bahwa nelayan belum sepenuhnya dapat mengakses infra struktur perikanan tangkap yang -- merupakan infrastruktur ekonomi-- tersedia di pelabuhan Bitung, para checker dan pedagang perantara (Tobi-tobi) selalu mendominasi dalam penentuan kwalitas dan harga ikan.  Nelayan sebenarnya lebih cenderung memerlukan infrastruktur kelembagaan yang terkait dengan sosial budaya mereka.   Namun demikian perbaikan dari infra struktur ekonomi, hendaknya sesuai dengan kebutuhan nelayan yang tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur sosial budaya dalam struktur hubungan masyarakat yang semakin kompleks dan bersifat sirkuler, komulatif dan kausalitas.



[1] Cernea, Michael, 1988. Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Perikanan Berskala Kecil, Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pesesaan.Jakarta: UI Press.

 

Bahasa Indonesia