Evaluasi Kebijakan Energi Nasional: Tantangan, Progres, dan Prospek

Tema yang diangkat dalam jumpa press P2E kali ini adalah mengenai sektor energi  yang dipaparkan oleh Dr. Maxensius Sambodo. Isu yang dikupas dalam jumpa press ini merupakan intisari dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh P2E sejak 5 tahun terakhir. Beberapa poin yang dikupas oleh penyaji meliputi: peran sektor energi dan perekonomian nasional; kondisi ketahanan energi nasional; mengurai lingkaran kebijakan sektor energi; prospek kebijakan energi.

Pemaparan diawali dengan adanya serangkaian pembaharuan terkait dengan kebijakan energi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi dan JK. Pembaharuan kebijakan terlihat misalnya dengan diterapkannya one stop services untuk mempermudah perijinan dan investasi melalui pembubaran Petral, anak perusahaan milik Pertamina yang bertanggung jawab terhadap pengadaan minyak dalam negeri.

Lebih lanjut, Dr. Maxensius menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam sektor energi pada dasarnya adalah pada infrastrukturnya dan jumlah penduduk yang belum menikmati listrik. Padahal, dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015, pemerintah telah menetapkan target-target di bidang energi. Dalam pemerintahan Jokowi-JK direncanakan akan dibangun 350.000 Megawatt Pembangikit listrik yang akan menggunakan energi batubara. Namun demikian, visi tersebut akan sulit tercapai jika masih menempatkan energi batubara sebagai sumber energi nasional daripada energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.

Selanjutnya, jika melihat para aktor yang berada dalam lingkaran pengambil kebijakan energi, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki latar belakang pengetahuan dibidang energi dan sekaligus pemain. Untuk itu, setiap kebijakan yang diputuskan sebaiknya bukan untuk menguntungkan bisnis mereka melainkan demi kesejahteraan rakyat. Penggunaan energi baru dan terbarukan dapat menjadi solusi di tengah beban impor minyak dan gas bumi yang semakin meningkat dan membebani neraca perdagangan Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan energi ini, perlu adanya peran pemerintah daerah untuk dapat membantu pengembangannya. Sebab, banyak potensi energi baru dan terbarukan berada di daerah-daerah yang tersebar di Indonesia

Dr. Maxensius mengatakan bahwa salah satu kebijakan strategis pemerintah di sektor energi yang belum berjalan optimal adalah penggunaan dana hasil pemangkasan subsidi BBM. Walaupun dampaknya positif terhadap pelebaran ruang fiskal, kenyataannya pemanfaatannya belum dirasakan langsung oleh masyarakat tidak mampu. Kemudian, Dr. Maxensius juga menyoroti volume impor BBM yang semakin meningkat dari waku ke waktu. Menurutnya dengan komposisi impor BBM yang mencapai 45 persen dari total kebutuhan energi dalam negeri, seharusnya Indonesia memiliki strategi khusus untuk menyiasati hal tersebut. (Nurlia Listiani)

 

Fatal error: Cannot redeclare class DrupalQueue in /www/ekonomi/public_html/modules/system/system.queue.inc on line 60

Bahasa Indonesia